Home Sahabat Nabi Kadar Ke-Anti Korupsi-an Kita

Kadar Ke-Anti Korupsi-an Kita

23
0
SHARE
Camera 360

Semua penduduk dunia sepakat korupsi adalah bentuk kejahatan. Korupsi telah merajalela, menggerogoti pembangunan yang mati-matian dilaksanakan oleh semua penduduk dunia. Maka pada hari itu, Sidang Umum PBB 31 Oktober 2003 mendesak semua negara untuk menandatangani dan men-sahkan Konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC: United Nations Covention againt Corruption). Tidak tanggung-tanggung, ditandatangani 133 negara. Pada saat itu pula ditetapkan, hari ini 9 Desember sebagai hari Anti Korupsi Sedunia.

Anti Korupsi

Di Indonesia, melawan korupsi seperti menegakkan benang basah. Tahun 1999 heboh, Indonesia lima besar Negara terkorup menurut Transparency International . Indonesia hanya mendapat skor 1,7 untuk skala 10 pada Corruption Perception Index. Delapan belas tahun berlalu, dan Indonesia berada masih di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37 pada skala 100. Sungguh bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Bayangkan, delapan belas tahun sudah terlewati, Indonesia belum juga naik kelas.

Berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perancangan Undang-Undang pencegahan korupsi yang melibatkan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Komisi Ombudsman Nasional, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, hingga pencegahan pencucian uang melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lalu mengapa skor 37 masih bertengger untuk Indonesia? Takicuah di nan tarang (Terkecoh di tempat terang).

Hakikatnya pemberantasan korupsi harus dimulai dari level terkecil individu yaitu keluarga. Budaya anti korupsi harus diawali dari rumah kita masing-masing. Sudahkah kita? Jika sudah, apakah sudah maksimal? Sudahkah zero tolerance? Ataukah kita hanya akan duduk diam, tetap permisif, menunggu negara kita digerogoti oleh tikus-tikus koruptor hingga habis?

Tidak hanya disebabkan adanya jabatan dan kesempatan, korupsi juga diperparah dengan sifat permisif terhadap korupsi itu sendiri. BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2017 adalah 3,71 pada skala 0 sampai 5. IPAK merupakan hasil dari Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dengan sepuluh ribu rumah tangga sebagai responden, yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Indeks ini khusus mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi berskala kecil (petty corruption). Mengukur sejauhmana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi, terinternalisasi dalam setiap individu. Nilai IPAK 2017 memang lebih baik (naik 0.12 poin) dibanding tahun 2015, namun belum menggembirakan.

Masih terang di ingatan, bagaimana putri sulung dari pendiri negeri ini, Muhammad Hatta, bercerita kepada kita. Ayahnya tidak memperbolehkan siapapun selain dirinya untuk menaiki mobil RI-2. Itu pun hanya untuk acara kenegaraan.

Sungguh ironis. Dari 19 indikator yang membangun IPAK, hanya satu indikator yang mengalami penurunan yaitu: Persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar seorang Pegawai Negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Artinya, masyarakat alih-alih tambah menentang, malah tambah permisif terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga. Indikator ini merosot nilainya menjadi 53,65 dari sebelumnya 55,39 pada tahun 2015.

Tak heran, bahkan ada pemda tetangga yang tak segan-segan dan dengan terang-terangan memperbolehkan mobil dinas dipakai untuk mudik lebaran. Diungkapkan pula alasan-alasan yang menurut mereka dan -mungkin juga kita- masuk akal. Ironi lagi hal ini terjadi di jaman now, tahun 2017 saat revolusi mental telah digadang-gadangkan di seantero nusantara. Untunglah orang nomor satu di ranah minang ini, Gubernur urang awak, dengan tegas menolak. “Aturannya sudah jelas, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan, tidak untuk mudik,” tegasnya. Jadi tak malu betul awak pada Bung Hatta.

Pedulikah kita? Jika hal kecil saja ternyata kita sudah abai, bagaimana kita akan peduli pada yang lebih besar? Dan besar, dan besar lagi? Maka bukan salah siapa-siapa, jika Negara kita masih punya rapor merah korupsi.

Sejatinya melawan korupsi berakar pada hati nurani. Kejujuran. Maka sebaiknya nilai-nilai ini yang ditanamkan kepada anak-anak, cucu-cucu, generasi penerus bangsa ini sedari dini. Bukan suatu hal yang mustahil kita akan menuai benihnya kelak, jika anak-anak kita semenjak SD telah pantang mencontek. Jika anak-anak kita telah dengan rapih mengantri meski hanya untuk berwudhu. Jika tak ada lagi yang kehilangan sandal di masjid. Jika kita telah mampu memilih mana yang merupakan haknya, dan mana yang merupakan hak orang lain. Mungkin memang harus dimulai dari diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita.

Untuk ini bolehlah bersama kita kutip dan modifikasi sedikit ucapan Umar Bin Khattab tentang kebenaran, dan mencamkannya sedalam mungkin hingga menetap di hati kita: “Jika ada 1000 orang yang melawan korupsi, aku salah seorang diantaranya. Jika ada 100 orang yang melawan korupsi, aku tetap diantaranya. Jika ada 10 orang yang melawan korupsi, aku tetap di barisan itu. Dan jika hanya ada 1 orang yang tetap melawan korupsi, akulah orangnya.”

SHARE
Previous articleOrtusis Kebanyakan Komplain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here